Personal Blog

Pemerintah segera respons keluhan sopir transportasi online

Pemerintah segera respons keluhan sopir transportasi online

Pemerintah bakal selekasnya mengulas keluhan sopir transporasi on-line, dan beberapa hal berkaitan jalinan ketenagakerjaan bersamaan pesatnya perubahan perekonomian digital di Indonesia.

Efek digitalisasi ekonomi, amat cepat. Pemerintah begitu terbuka terima input semuanya pihak berkaitan regulasi ekonomi digital. Termasuk juga input dari beberapa supir transportasi on-line, kata Direktur Jenderal Pembinaan Jalinan Industrial serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan, Hayani Rumondang, Kamis, 27 April 2017 di sela-sela seminar Internasional Ekonomi Digital serta Implikasinya pada Ketenagakerjaan yang berjalan 26-27 April 2017.

Ia memberikan, inovasi tehnologi digital sudah beresiko pada dunia kerja dari beragam segi dari mulai kesepakatan kerja, langkah kerja, perlindungan kerja serta hal-hal lain berkaitan ketenagakerjaan, tidak sama system kerja yang ditata dalam UU No. 13 Th. 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Oleh karenanya, dibutuhkan pendalaman selanjutnya berkaitan gosip itu supaya regulasi yang di keluarkan bisa searah.

Dalam komunitas seminar, Ketua Serikat Pekerja Gojek yang tergabung dalam Serikat Pekerja Dirgantara serta Transportasi, Rusli memohon pada Kementerian Ketenagakerjaan untuk menjembatani pertemuan pada perwakilan sopir Gojek dengan perusahaan Gojek untuk mengulas jalinan kerja.

Pertemuan serikat pekerja dengan pihak perusahaan begitu menekan manfaat mengulas jalinan kerja dan perjanjian harga dan system jaminan ketenaga kerjaannya, kata Rusli.

Hal krusial yang perlu dibicarakan, lanjutnya, yaitu berkaitan perjanjian pemilihan tarif yang semuanya Rp 14 ribu per tiga km., turun jadi Rp 12 ribu lantas jadi Rp 10. 400. Pemilihan tarif itu dikerjakan dengan cara sepihak oleh perusahaan Gojek.

Juga bagaimana system perlindungan pada kami, bila berlangsung kecelakaan, yang sampai kini belum ada regulasinya, kata Rusli.

Atas beragam input dari seminar itu, pemerintah bakal selekasnya lakukan penelaahan selanjutnya, hingga terwujud regulasi yang untungkan semuanya pihak.

Seminar yang penyelenggaraannya hasil hubungan kerja Kemnaker, Kementerian Koordinator Bagian Pembangunan Manusia serta Kebudayaan Kantor Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia (FES) Indonesia ini mempunyai tujuan memperoleh input dari beragam pihak berkaitan pengaturan regulasi ekonomi digital.



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *